Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) XI Partai Golkar Kota Malang memicu gejolak internal yang cukup besar. Ratusan kader partai melakukan aksi penyegelan terhadap kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kota Malang sebagai bentuk protes atas hasil dan proses Musda yang dinilai bermasalah.
Aksi penyegelan dilakukan pada Minggu (14/12/2025) setelah sejumlah kader mengikuti jalannya Musda yang digelar di Kantor DPD Partai Golkar Jawa Timur di Surabaya. Dalam pelaksanaannya, forum Musda disebut berlangsung panas hingga memicu aksi walk out dari sebagian besar peserta.
Para kader menilai proses Musda tidak berjalan sesuai mekanisme organisasi dan dianggap sarat intervensi. Mereka juga menuding adanya dugaan rekayasa dalam proses pengambilan keputusan hingga penetapan ketua terpilih.
Sekretaris Bidang Organisasi DPD Golkar Kota Malang, Bambang Agus Rianto, menegaskan bahwa pihaknya menolak seluruh hasil Musda karena dianggap bertentangan dengan aturan partai dan prinsip demokrasi internal.
Menurutnya, berbagai tahapan pelaksanaan Musda dilakukan secara sepihak tanpa melibatkan unsur organisasi partai secara menyeluruh, termasuk pengurus kecamatan, organisasi sayap, hingga ormas yang memiliki hak suara.
Ia juga menyoroti tahapan penjaringan calon ketua DPD yang dinilai terlalu singkat dan tidak memberikan ruang proses verifikasi secara maksimal. Pendaftaran bakal calon disebut hanya dibuka dalam waktu beberapa jam sehingga dianggap tidak ideal.
Kekecewaan para kader memuncak usai Djoko Prihatin ditetapkan sebagai Ketua DPD Golkar Kota Malang periode 2025–2030. Sejumlah kader menilai keputusan tersebut telah dikondisikan sejak awal dan tidak mencerminkan aspirasi kader di tingkat akar rumput.
Sebagai bentuk penolakan, para kader kemudian melakukan aksi simbolis dengan menyegel kantor DPD Golkar Kota Malang yang berada di Jalan Panglima Sudirman. Pintu kantor dipasangi bambu dan kayu menyilang serta dipenuhi berbagai poster berisi kritik terhadap pelaksanaan Musda.
Tidak hanya melakukan penyegelan, sebagian kader juga mendesak agar digelar Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) untuk mengulang proses pemilihan ketua secara lebih terbuka dan demokratis.
Ia menilai banyak tahapan Musda tidak berjalan sebagaimana mestinya dan terkesan dipaksakan. Menurutnya, kondisi tersebut membuat banyak kader merasa tidak dihargai dan kehilangan kepercayaan terhadap proses organisasi.
Sementara itu, Djoko Prihatin menyebut dinamika yang terjadi merupakan bagian dari proses politik di internal partai. Ia menganggap aksi penyegelan sebagai bentuk ekspresi kader yang nantinya akan diselesaikan melalui komunikasi dan konsolidasi organisasi.
Meski demikian, polemik di tubuh Partai Golkar Kota Malang masih terus berlanjut. Sejumlah kader tetap meminta evaluasi menyeluruh terhadap hasil Musda dan berharap DPP Partai Golkar turun tangan untuk menyelesaikan konflik internal tersebut.