Sejarah

Sejarah Perjuangan

Sejarah berdirinya Partai Golkar diawali dengan terbentuknya Sekber Golkar (Sekretariat Bersama Golongan Karya) pada akhir pemerintahan Presiden Soekarno.

Pada awalnya, Sekber Golkar direncanakan sebagai sebuah alternatif gagasan untuk menjembatani sebuah kepentingan di tengah terpolarisasinya politik dan ideologi.

Namun, dalam perkembangannya, organisasi ini digunakan oleh golongan militer, khususnya Angkatan Darat, bersama puluhan organisasi pemuda, wanita, sarjana, buruh, tani, dan nelayan, sebagai senjata anti-Partai Komunis Indonesia (PKI). Pasalnya, lahirnya Sekber Golkar juga tidak terlepas dari adanya rongrongan dari PKI beserta ormasnya yang semakin merajalela.

Pada 20 Oktober 1964, didirikan Sekber Golkar oleh Soeharto dan Suhardiman, sebagai respons dari Peraturan Presiden No. 193 Tahun 1964 yang menginstruksikan seluruh organisasi di dalam Front Nasional bergabung dengan parpol atau membentuk organisasi sendiri. Sekber Golkar pun berdiri sebagai wadah dari golongan karya yang tidak berada di bawah pengaruh politik tertentu.

Pembentukan Sekber Golkar ditandatangani oleh 53 serikat buruh dan organisasi pegawai negeri sipil, 10 organisasi intelektual, 10 organisasi pelajar, 5 organisasi perempuan, 4 asosiasi media, 2 organisasi petani dan nelayan, dan pihak militer.

Ketua umum pertama yang memimpin Sekber Golkar adalah Djuhartono, sebelum digantikan Mayor Jenderal Suprapto Sukowati lewat Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I, Desember 1965.

Setelah peristiwa G30S/PKI, jumlah anggota Sekber Golkar pun bertambah pesat, karena mereka menyadari bahwa kelompok ini berjuang untuk menegakkan Pancasila dan UUD 1945, dan menjadi garda terdepan dalam menentang ideologi Komunisme.

Pada awal pertumbuhannya, Sekber Golkar beranggotakan 61 organisasi fungsional yang kemudian berkembang menjadi 291 organisasi fungsional. Ini terjadi karena adanya kesamaan visi di antara masing-masing anggota. Organisasi-organisasi yang terhimpun ke dalam Sekber Golkar ini kemudian dikelompokkan berdasarkan kekaryaannya ke dalam 7 (tujuh) Kelompok Induk Organisasi (KINO), yaitu:

Koperasi Serbaguna Gotong Royong (KOSGORO).
Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI).
Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR).
Organisasi Profesi.
Ormas Pertahanan Keamanan (HANKAM).
Gerakan Karya Rakyat Indonesia (GAKARI).
Gerakan Pembangunan.

Untuk menghadapi Pemilu 1971, tujuh KINO yang merupakan kekuatan inti dari Sekber Golkar tersebut mengeluarkan keputusan bersama pada 4 Februari 1970 untuk ikut menjadi peserta Pemilu melalui satu nama dan tanda gambar yaitu Golongan Karya (Golkar). Logo dan nama ini, sejak Pemilu 1971, tetap dipertahankan sampai sekarang.

Pada Pemilu 1971 ini, Sekber Golkar ikut serta menjadi salah satu kontestan. Pihak parpol memandang remeh keikutsertaan Golkar sebagai kontestan Pemilu. Mereka meragukan kemampuan komunikasi politik Golkar pada kelompok akar rumput. NU, PNI, dan Parmusi yang mewakili kebesaran dan kejayaan masa lampau sangat yakin keluar sebagai pemenang. Mereka tidak menyadari kalau perpecahan dan kericuhan internal mereka telah membuat tokoh-tokohnya berpindah ke Golkar.

Hasilnya di luar dugaan. Golkar sukses besar dan berhasil menang dengan 34.348.673 suara atau 62,79% dari total perolehan suara. Perolehan suaranya pun cukup merata di seluruh provinsi, berbeda dengan parpol yang berpegang kepada basis tradisional. NU hanya menang di Jawa Timur dan Kalimantan Selatan, Partai Katholik di Nusa Tenggara Timur, PNI di Jawa Tengah, Parmusi di Sumatera Barat dan Aceh. Sedangkan Murba tidak memperoleh suara signifikan, sehingga tidak memperoleh kursi DPR.

Kemudian, sesuai ketentuan dalam ketetapan MPRS mengenai perlunya penataan kembali kehidupan politik Indonesia, pada 17 Juli 1971, Sekber GOLKAR mengubah dirinya menjadi Golkar/Golongan Karya.

Pada September 1973, Golkar menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) II di Surabaya. Mayor Jenderal Amir Moertono terpilih sebagai Ketua Umum. Konsolidasi Golkar pun mulai berjalan seiring dibentuknya wadah-wadah profesi, seperti Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), dan Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI).

Amir Moertono memimpin Golkar hingga tahun 1983, dan digantikan oleh Letnan Jenderal Sudharmono sebagai ketua keempat Golkar dalam Musyawarah Nasional (Munas) III pada 25 Oktober 1983. Dia memimpin Golkar sampai 1988.

Saat menjadi ketua, Sudharmono kerap berkeliling ke sejumlah pengurus cabang Golkar di daerah. Di masa kepemimpinannya, perolehan suara Golkar meningkat dari 64 persen menjadi 72 persen pada Pemilu 1987.

Berturut-turut kemudian, Sudharmono digantikan oleh Letnan Jenderal Wahono yang menjadi ketua Golkar dari tahun 1988 hingga 1993, lalu digantikan oleh H. Harmoko dari 24 Oktober 1993 sampai 11 Juli 1998.

Reformasi membawa perubahan politik nasional, yang berimbas besar terhadap Golkar. Di tengah hiruk-pikuk politik pada masa itu, Akbar Tandjung berhasil menjadi Ketua Umum Golkar menggantikan Harmoko, dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) pada 9-11 Juli 1998.

Setelah Akbar Tandjung memenangkan posisi Ketua Umum Golkar, pada akhir 1998, Golkar mendeklarasikan diri sebagai partai politik yang mengusung semangat reformasi.

Pada Pemilu 1999, Golkar menempati posisi kedua dengan perolehan suara 22,5 persen dan 120 kursi di parlemen.

Ketua Umum Partai Golkar sekarang adalah Bahlil Lahadalia, yang juga menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sejak 19 Agustus 2024. Ia menjadi Ketua Umum Golkar menggantikan Airlangga Hartarto dalam Musyawarah Nasional (Munas) XI Partai Golkar di JCC, Jakarta, Rabu, 21 Agustus 2024.

Sampai saat ini, Partai Golkar merupakan salah satu kekuatan politik yang berpengaruh di Indonesia.