 |
| Bahlil Lahadalia Ketum DPP Partai Golkar. |
Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menegaskan kepada seluruh kader bahwa Partai Golkar sejak awal berdiri memiliki misi utama untuk melindungi dan menjaga ideologi bangsa Indonesia.
Pesan tersebut ia sampaikan dalam kegiatan Training of Trainers (ToT) Sosialisasi Empat Pilar MPR RI yang diikuti oleh seluruh anggota MPR/DPR dari Fraksi Partai Golkar.Bahlil menekankan bahwa Golkar lahir dari gagasan para pendiri bangsa yang berkomitmen mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara. Oleh karena itu, menurutnya, menjaga keberagaman merupakan tanggung jawab bersama karena kebinekaan adalah salah satu kekuatan terbesar bangsa Indonesia.
“Partai Golkar didirikan oleh para tokoh pendahulu dengan tujuan utama menjaga ideologi Pancasila. Karena itu, merawat kebinekaan adalah kewajiban kita semua, sebab keberagaman merupakan aset nasional yang sangat berharga,” ujar Bahlil di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Sabtu (7/2/2026).Ia juga mengajak para kader untuk merefleksikan sejarah panjang bangsa Indonesia dalam menyatukan wilayah Nusantara yang sangat luas, terdiri atas sekitar 17.400 pulau, 1.413 kelompok etnis, serta 718 bahasa daerah—sebuah proses yang menurutnya tidak mudah.
Bahlil menjelaskan bahwa tumbuhnya kesadaran nasional sejak Kebangkitan Nasional 1908 hingga lahirnya Sumpah Pemuda 1928 merupakan peristiwa luar biasa yang lahir dari keluhuran jiwa para pendahulu bangsa. Ia menyebut Sumpah Pemuda sebagai perekat yang menyatukan seluruh elemen bangsa dalam satu pandangan bersama.
“Persatuan dengan menempatkan perbedaan sebagai hal yang tidak dipertentangkan adalah jalan utama untuk meraih kemerdekaan,” tuturnya.Lebih lanjut, Bahlil mengingatkan adanya ancaman perpecahan apabila masyarakat maupun elite politik masih terus mempermasalahkan asal-usul kedaerahan di tengah perkembangan zaman saat ini.
Ia menegaskan bahwa prinsip Bhinneka Tunggal Ika sudah menjadi kesepakatan final dan tidak layak untuk diperdebatkan kembali jika Indonesia ingin terus bergerak maju.“Jika saat ini masih ada perdebatan soal asal daerah—apakah dari NTT, Sulawesi, Aceh, Papua, Maluku, atau Kalimantanmaka kita hanya tinggal menunggu waktu terjadinya perpecahan,” pungkas Bahlil.