KOTA MALANG - Rapat Paripurna DPRD Kota Malang yang digelar pada Senin (27/7/2026) pagi pukul 09.00 WIB mendadak mencuri perhatian. Dalam agenda Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Fraksi Partai Golkar tampil beda, kritis, dan sangat garang.
Dibacakan langsung oleh Ketua Fraksi Golkar, Suryadi, S.Pd., MM, pandangan akhir tersebut bak "sentilan keras" bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Malang. Puncaknya, di akhir pidato, Fraksi Golkar secara mengejutkan menyatakan sikap ABSTAIN terhadap Ranperda tersebut.
"Keberhasilan sesungguhnya diukur dari seberapa besar persoalan masyarakat dapat diselesaikan secara nyata, bukan sekadar memenuhi target administratif. Dengan ini, Fraksi Partai Golkar menyatakan Abstain terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025.
Sikap abstain ini bukan tanpa alasan. Berdasarkan dokumen Pendapat Akhir Fraksi Golkar, terdapat setidaknya 20 poin kritik tajam dan masukan mendasar yang menyoroti kinerja Pemkot Malang selama tahun 2025. Berikut adalah poin-poin utama kegarangan Fraksi Golkar:
1. Opini WTP Bukan Tujuan Akhir, Tinggalkan Pola "Asal Serap Anggaran"
Fraksi Golkar mengingatkan bahwa predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK bukanlah jaminan bahwa APBD telah dikelola untuk kepentingan rakyat. Suryadi mengkritik keras budaya birokrasi yang hanya fokus menyerap anggaran demi laporan, sementara masalah nyata seperti kemacetan, banjir, dan parkir semrawut tak kunjung usai.
2. APBD Habis untuk Birokrasi, Bukan Membangun Kota
Kritik paling menohok dijatuhkan pada postur APBD 2025. Fraksi Golkar membongkar fakta bahwa 91,46% anggaran (sekitar Rp 2,7 triliun) habis untuk belanja operasi (gaji, perjalanan dinas, dll), sementara belanja modal untuk pembangunan infrastruktur hanya tersisa 8,54%. Bahkan, Golkar menyoroti besarnya Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN yang menyedot nyaris separuh dari total belanja pegawai, membuat ruang fiskal untuk rakyat semakin sempit.
3. Tingginya SiLPA Dianggap Sebagai Kegagalan
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2025 yang melonjak hingga Rp 303,52 miliar tidak dianggap sebagai penghematan, melainkan cermin kegagalan Pemkot Malang dalam mengeksekusi program. Golkar menyebut hal ini ironis; di saat rakyat butuh perbaikan jalan dan penanganan banjir, ratusan miliar uang publik justru dibiarkan menganggur di kas daerah.
4. Jangan Cuma Bangga Angka Makro, Pengangguran Masih Tinggi
Fraksi Golkar juga menyentil Pemkot Malang yang dinilai terlalu bangga memamerkan angka pertumbuhan ekonomi (5,92%) dan Indeks Pembangunan Manusia. Kenyataannya, Tingkat Pengangguran Terbuka masih berada di angka 5,69%. Parahnya lagi, program penciptaan lapangan kerja dari dinas terkait serapannya sangat rendah dan jauh dari target.
5. Gedung MCC Harus Cetak Uang, Bukan Cuma Jadi Ikon
Proyek mercusuar Malang Creative Center (MCC) tak luput dari sorotan. Dibangun dengan dana Rp 98 miliar dan biaya operasional Rp 8 miliar per tahun, MCC dituntut untuk menjadi "Mesin Ekonomi". Golkar mendesak adanya target terukur agar MCC benar-benar menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan membuka lapangan kerja, bukan sekadar gedung megah yang membebani anggaran.
6. Krisis Kepemimpinan: Terlalu Banyak Pejabat 'Plt'
Kinerja birokrasi juga dikritik karena banyaknya posisi strategis yang hanya diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt). Golkar menilai ini bukti lambatnya regenerasi dan kegagalan sistem merit, yang membuat birokrasi menjadi lamban dan tak berani mengambil risiko.
Di penghujung pidatonya, Fraksi Golkar menuntut agar momentum evaluasi APBD 2025 ini dijadikan titik balik. Mereka mendesak Pemkot Malang untuk segera mengubah paradigma: dari pemerintahan yang sekadar mengurus administrasi, menjadi pemerintahan yang berorientasi pada hasil nyata (outcome) demi kesejahteraan masyarakat Kota Malang.
https://audio.jukehost.co.uk/019fa32c-a31a-7255-8d41-31df38a7f5e0